Baturaja, MR – Peran serta masyarakat dan pers mendatangi gedung DPRD oku mendesak sekretaris dewan dan anggota dprd oku, agar segera menetapkan ketua DPRD oku definitif, kamis 24/10 2024 pukul. 9.30 wib.
Kehadiran massa dan pers di gedung DPRD oku di terima, ketua sementara Erlan abidin di dampingi kamaludin, martin arikardi dan sekwan DPRD oku serta pihak pengamanan dari polres oku.
Peserta orasi yang dikoordinatori heri Jaya putra dan adi irawan, dalam orasi nya menyampaikan terkait penetapan ketua DPRD oku, dan pembentukan alat kelengkapan dewan(AKD).
Yang mana selesai pemilihan legislatif hingga pelantikan DPRD beberapa bulan lalu, sampai saat ini akd belum terbentuk
Tentunya hal ini dapat menghambat jalan nya pemerintahan dan berdampak bagi masyarakat oku, dengan tidak ada ketua DPRD definitif otomatis semua nya terhambat, untuk pembahasan apbd tahun 2025 yang akan datang.
Massa meminta permasalahan tersebut segerah ditindak lanjuti dan di adakan rapat paripurna.
Sesuai peraturan pemerintah (pp) no. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan propinsi, kabupaten dan kota.
Menanggapi dari orasi tersebut sekretaris dewan DPRD oku. Iwan setiawan ia mengatakan telah melayangkan surat kepada tiga parpol yang akan menjadi pimpinan DPRD oku diantara nya yang sudah menyerahkan nama kader nya sebagai pimpinan DPRD oku yakni, partai nasdem, partai gerinda.
Dan dia mengatakan hanya sebatas itu,sebagai sekwan bukan wewenang nya untuk menunjuk siapa yang berhak menduduki jabatan sebagai ketua DPRD oku, itu keputusan dari parpol masing. Masing.
Selanjutnya erlan abidin selaku ketua sementara DPRD oku dari fraksi PAN mengatakan usulan untuk ketua DPRD oku definitif belum bisa diusulkan karena masih atas nama yudi purna nugraha sebagai ketua definitif “saya tidak bisa memproses sebelum ada partai PAN mengeluarkan nama penganti nya, untuk nama nama sudah di usulkan tapi belum turun, jadi sabar jelas nya kepada peserta aksi.
Koordinator aksi hari jaya putra dan mawan merasa heran terkait penyataan erlan abidin fraksi PAN, seharus nya yudi purna nugraha wajib mundur sebagai ketua DPRD karena mencalon kan Bupati. Hal ini sangat bertentangan dengan pkpu no. 1 tahun 2020.yang menyebutkan jika calon bupati Aceh wajib mundur dari jabatan nya, baik anggota DPRD, maupun ASN.
Kami tidak akan berhenti sampai disini saja jelas kordinator aksi, apabila tidak ada kejelasan kapan akan di tentukan ketua DPRD oku yang definitif, para peserta aksi akan mengawal pengesahan unsur pimpinan DPRD oku. Dan meminta jajaran sekwan untuk profesional dalam menjalankan tugas, jangan sampai membela kepentingan oknum tertentu, sehingga dapat menciderai suasana hati politik di oku, dan berimbas terhadap rakyat oku. (Sahmi)
